Profil Prof. Muhammad Nasir: Menteri Ristek dan Dikti Indonesia Kabinet Kerja 2014-2019

nasir.jpg

Dalam pengumuman resmi Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Prof. Muhammad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah ini menggantikan Gusti Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Beliau merupakan profesor di bidang "Behavioral Accounting dan Management Accounting" dan telah menempuh pendidikan S1 di Uninversitas Diponegoro, kemudian memperoleh gelar magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan meraih gelar PhD di University Sains Malaysia tahun 2004.

Pria kelahiran Ngawi, 27 Juni 1960 ini juga dikenal sebagai ahli di bidang anggaran dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, beliau terpilih sebagai Rektor Undip periode 2014-2018 dalam pemilihan rektor yang dilakukan secara pemungutan suara dengan 148 suara. Rencananya ia akan dilantik sebagai rektor pada 18 Desember 2014 menggantikan Prof Sudharto yang akan berakhir masa jabatannya Desember tahun ini. Kala itu, Nasir punya visi universitas yang dipimpinnya berkembang sebagai perguruan tinggi berbasis riset. Ia juga bercita-cita membentuk komunitas peneliti mahasiswa. Nasir juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pembantu Rektor II di Undip.

Sementara itu, penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja periode 2014 - 2019 dinilai tepat oleh sejumlah pihak. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Laksono Tri Handoko mengatakan, sejumlah negara telah melakukan penggabungan antara bidang pendidikan dan riset agar diurus oleh satu kementerian. Ia memberi contoh Jerman yang memiliki Kementerian Pendidikan dan Riset.

Pendidikan tinggi menjadi sebuah lembaga yang paling sering melakukan penelitian. Maka, penggabungan ini memungkinkan pemerintah menjadikan perguruan tinggi sebagai basis riset. Mendekatkan mahasiswa dengan kegiatan riset juga bermanfaat untuk kepentingan mereka di masa depan. Sebelum memasuki dunia usaha atau hendak menjual produk di dunia kerja, alangkah baiknya melakukan riset untuk mengetahui perilaku pasar.

Penggabungan Ristek dan Ditjen Dikti ini sebenarnya telah diwacanakan sejak tahun lalu. Wacana ini dipandang memiliki nilai positif, yakni terkait sinergi kebijakan riset dan optimalisasi sumber daya agar lebih mudah. Namun, penggabungan ini juga akan menambah beban manajemen kementerian, yaitu untuk memantau perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3.000, juga lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Ristek dan Dikti.

Semoga dengan adanya penggabungan kementerian Ristek dan Dikti dalam Kabinet Kerja ini dapat mencetak lulusan perguruan tinggi yang unggul dan dapat bersaing di tingkat global. Jadi, para lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berpengetahuan luas namun juga dapat mengembangkan riset atau penelitian yang dapat berguna untuk masyarakat.

Kuliah Kepemimpinan GRATIS

Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, terkenal dengan kepemimpinannya yang tegas serta berintegritas. Melalui platform Universitas Ciputra Entrepreneurship Online (UCEO) ini, beliau bersedia untuk berbagi pengalaman dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang penting bagi pemimpin muda bangsa Indonesia, baik di dunia bisnis maupun pemerintahan. Kuliah Entrepreneurial Leadership Ahok Way ini dipersiapkan agar setiap peserta dapat memperoleh mutiara-mutiara pembelajaran dari Bapak Ahok.